Tuntutan Aspirasi Masyarakat di DPRD Kabupaten Pasuruan

Pasuruan - kordinator aksi demo (aspirasi masyarakat) diantaranya akhmad Soim, Agus mi'roj, Nur sholeh (purwodadi), widodo (puspo), husni (pasrepan), amak ilyas (rejoso) dan sebelas lainnya untuk mengungkapkan isi dari Pemberitahuan Penyampaian Pendapat di Muka umum di ruang pertemuan dprd kabupaten pasuruan, senin (4/3/2024)

Baca juga: Pembangun IKN, Organisasi Kaltim Serap Aspirasi Masyarakat

Sudiono fauzan ketua dprd kabupaten pasuruan mengatakan, "menerima aspirasi masyarakat untuk solusi yang terbaik untuk kita semua dan seluruh masyarakat kabupaten pasuruan, sepenuhnya kami memberikan ruang dan waktu untuk kordinator atau juru bicara, " tutur dion

Akhmad soim mengungkapkan aspirasi masyarakat di depan ketua dprd dan dewan lainnya diantaranya;

Baca juga: Menyongsong Pembangunan IKN, Drs Martinus : Perlu Akselerasi Sumber Daya Manusia Daerah dengan Pelatihan dan Hak Khusus

Pertama, Pj bupati pasuruan mengundurkan diri, karena sedang membuat gaduh (berita bohong) kondisifitas kabupaten pasuruan, dari kebijakan pj bupati tidak sesuai dengan permendagri No. 4 tahun 2023

Pasalnya di kemendagri membuat kebijakan yang sdh ada, seperti merk kopi Kapiten (hak merk dan geografis) yang sudah di corat coret di depan toko kami

Baca juga: IKN Nusantara Menjadi Peluang Usaha Generasi Muda

Kedua, kebijakan kebijakan yang lainnya, di masing masing kecamatan yang dulu ada kebijakan mobil operasional, kenduren mas, wak mukidin ternya semua itu lenyap dan tiba tiba gak ada

Ketiga, alasan kami juga terkait pemerataan UMKM (udeng). Karena kami sdh sepakat sebagai kebanggaan kami, ada surat edaran dari pemerintah untuk salah satu orang saja. Kami ada buktinya tidak omong saja

Baca juga: Meskipun Pertamina dan Jasa Raharja Beri Santunan 100 Juta Rupiah, Kiky M Pertiwi: Nyawa Tidak Bisa Dinilai Dengan Uang

Tak hanya itu soim juga mengungkapkan, "terkait puluhan mutasi ASN, ada salah satu asn yang kurang kami ketahui, dari aspirasi kami yang sempat bertemu dengan beliau (asn). Itu kurang 3 bulan pensiun mbok yo (paling tidak) dikasih kehormatan dan jangan menjatuhkan kehormatannya di keluarganya, apalagi kurang tiga bulan

Soim berharap, "APH (Aparat Penegak Hukum) untuk mengusut tuntas terkait jabatan dan banyaknya yang dimutasi, kami minta untuk evaluasi program programya Pj. Bupati (andriyanto),

Baca juga: Adukan ke ATR/BPN Jakarta, Jro Kepisah Ingin Wacana Menteri Tentang Mafia Tanah Terealisasi